Jumat, 06 Maret 2015
Di balik hukuman mati
Terpidana mati itu mengirim surat cinta yang jleb. Cinta memang indah, cinta memang ajaib.
Senin, 23 Februari 2015
Mengurangi korupsi
Jakarta, GATRAnews - Dari 70-an lembaga negara
berstatus pelengkap (auxiliary body) yang masih ada hingga kini, tak
pelak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan yang paling
kontroversial. Sejak berdiri 10 tahun lalu, KPK tak pernah sepi dari
berita miring.
Kini, terkait dengan penersangkaan Budi Gunawan yang berbuntut panjang, KPK kembali menjadi buah bibir. Langkah hukumnya ditengarai bermotif politik, yakni untuk menjegal pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Betapapun keras para Komisioner KPK menepisnya, opini tak juga bergeser. Sama dengan tak bergesernya opini negatif terhadap Bareskrim Polri yang mentersangkakan hampir semua Komisioner KPK.
Pada saat hakim sidang pra-peradilan mengabulkan hampir semua permohonan Budi Gunawan, mulai dari menyatakan tidak sah status tersangka, demikian pula menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan atas nama Budi Gunawan, maka sebetulnya terdapat makna simbolik akan eksistensi KPK.
Selain pecah telurnya apa yang diklaim sebagai 100% angka penghukuman, yang lebih dalam dari itu adalah indikasi telah gagalnya proyek bernama KPK.
Mengapa proyek KPK dikatakan gagal? Terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut:
Pertama, berkaca pada UU yang mengatur KPK, maka terdapat tujuan yang jelas dari pembuat UU pada saat itu guna memberi KPK kewenangan yang luar biasa (extraordinary power). Tujuan itu adalah agar KPK secara cepat mampu mendobrak apa yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Maka, diciptakanlah kewenangan KPK yang besar dengan proses kerja yang tanpa "gigi mundur".
Selanjutnya, pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga itu (yang oleh UU diatur dengan pendekatan jumlah kerugian negara), maka KPK melakukan supervisi dan koordinasi. Begitu seterusnya, sehingga --secara perlahan-- kepolisian dan kejaksaan naik kapasitasnya guna mampu menyidik kasus dengan jumlah kerugian negara yang besar melalui kewenangan yang tidak sebesar KPK.
Terkait dengan tujuan ini, penulis berpendapat, pemuja KPK yang paling fanatik pun akan setuju bahwa KPK gagal mencapai tujuan ini. Alih-alih memperbesar kapasitas polisi dan jaksa menangani kasus korupsi, KPK malah asyik sendiri bermain di "panggung" kawasan Kuningan. Sementara itu, kedua lembaga binaannya habis dilecehkan.
Kedua, seperti juga banyak disinyalir oleh pengamat yang masih bisa menganalisis dengan jernih, KPK gagal total menyangkut dimensi pencegahan. Kasus korupsi yang diungkap bukan hanya tak berkurang dari segi jumlah kerugian negara, melainkan juga semakin "wah" dari segi modus, motif, dan siapa yang menjadi pelakunya.
Mengenai hal ini, segera muncul kilah bahwa pencegahan korupsi bukan hanya urusan KPK. Itu benar. Seandainya juga muncul pernyataan bahwa penindakan korupsi juga bukan urusan KPK saja, maka tentu kita melihat situasi yang berimbang. Terdapat juga kemungkinan bahwa gagal totalnya dimensi pencegahan mengingat passion awak KPK memang lebih ke penindakan, yang memang marak dengan kilatan blitz dan lampu sorot kamera televisi.
Ketiga, putusan pra-peradilan dengan pemohon Budi Gunawan juga secara tidak langsung mengingatkan semua orang bahwa hukum acara yang menjadi ranah KPK ternyata bisa dipergunakan secara salah, atau lebih ironis lagi, bisa disalahgunakan.
Kewenangan yang sebenarnya antagonis dengan cara kerja sistem peradilan pidana, di mana kewenangan lidik, sidik, dan tuntut berada pada satu atap, dengan demikian, tidak selamanya lagi bisa dianggap sebagai pamungkas. Dengan kata lain, sudah seharusnyalah mulai detik ini hal itu diwaspadai sebagai jalan masuk bagi terjadinya suatu abuse of power.
Ada hal menarik saat sidang praperadilan Budi Gunawan, di mana seorang ahli yang dihadapkan KPK mengatakan bahwa lembaga itu memiliki kemampuan sebagai self-regulatory body, bahkan terhadap hal-hal yang sudah diatur oleh UU. Konteksnya adalah ketika KPK menghadirkan penyidik yang bukan berasal dari Polri, hal mana sudah ditentukan demikian oleh UU.
Menyadari itu, pantaslah Presiden Jokowi sempat menyindir bahwa jangan ada yang merasa berada di atas hukum. Jika benar sindiran tersebut ditujukan kepada KPK, itu sebenarnya merupakan respons atas interpretasi yang terlalu pede dari awak KPK perihal kewenangannya.
Keempat, jika dikaitkan dengan kinerja penindakan, sebenarnya KPK tidak hebat-hebat amat. Apalagi jika dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan, yang mengalami situasi "dilepas kepalanya dipegang ekornya". Ada studi yang memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan laporan yang masuk, kasus yang bisa diselesaikan oleh penyidik KPK dikaitkan dengan kewenangan yang besar dan anggaran unlimited, sebenarnya masih kalah dibanding kinerja penyidik Polri.
Jika kasus yang dimulai dengan operasi tangkap tangan (OTT) juga dimasukkan sebagai kinerja, lebih sedikit lagi kasus yang dikonstruksikan oleh warga KPK sendiri. Hal ini mengingat, untuk melakukan OTT hampir selalu mengandalkan informasi masyarakat ataupun mengandalkan kegiatan penyadapan yang, sekali lagi, sulit dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
Untuk diketahui, pernah ada komisioner KPK yang membanggakan hasil evaluasi lembaga independen dari luar negeri menyangkut keterjaminan mutu dan kinerja KPK yang memperoleh nilai excellent. Penulis berpendapat, alangkah baiknya jika profil kinerja yang baik itu juga ditularkan kepada dua lembaga binaannya, demikian juga kepada lembaga penegak hukum yang lain, dan bukan menjadi sesuatu yang self-acclamation.
Kelima, pola kerja KPK yang selalu mengikutsertakan publik, termasuk pula emosi publik, kini juga amat perlu dikritisi. Sebagaimana lazimnya publik tidak terlalu mudah menerima informasi yang kompleks dan bersifat paradoksal, maka itulah yang tampaknya dieksploitasi benar oleh KPK. Tentu saja, itu ada kaitannya pula dengan publik Indonesia yang geregetan melihat praktek korupsi yang tak habis-habisnya.
Publik yang fanatik itulah yang selalu menjadi "benteng" KPK setiap kali ada keinginan melakukan koreksi atau revisi, antara lain dengan melemparkan isu pelemahan KPK. Isu lain: Save KPK! Publik yang sama pula yang menjadi pendukung habis-habisan saat dimunculkan ide seperti imunitas hukum bagi komisioner KPK.
Apabila ada kesalahan hukum yang diperbuat oleh KPK, baik yang bersifat formal maupun material, dan kebetulan diangkat oleh seorang pengamat misalnya, bukan tak mungkin pengamat itu yang dihujat dan memperoleh label "anti-KPK". Ini juga menjadi risiko penulis saat mempersiapkan tulisan ini.
Singkat kata, amat boleh jadi, itu semua akan menimbulkan terjadinya kecenderungan corrupt power will corrupt absolutely.
Itulah lima hal yang menjadi argumen penulis saat menyatakan bahwa proyek KPK kini telah gagal. Dalam kaitan itu, seyogianya pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla menempuh strategi baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah strategi itu?
Benarkah kita masih ingin mempertahankan proyek lama yang compang-camping seperti KPK? Ataukah pemerintah tetap mempertahankan lembaga KPK namun melakukan revitalisasi yang signifikan? Opsi yang lain, mungkinkah kepolisian dan kejaksaan bekerja seperti KPK saat lembaga anti-rasuah itu tidak ada lagi?
Terhadap upaya mempertahankan KPK, kelihatannya arah pemerintah amat jelas, yakni ingin segera mengganti komisioner yang ada sekarang dengan orang-orang baru. Diharapkan, tentunya, mereka sama saja kritisnya namun mau bekerja dalam irama yang sama dengan pemerintah. Tidak seperti sekarang, di mana KPK lebih dilihat sebagai momok yang tidak dimengerti, bahkan ditakuti, oleh banyak pihak di dalam pemerintahan sendiri.
Terhadap upaya merevitalisasi KPK, prosesnya harus dimulai dari adanya lembaga yang dilemahkan, disuruh minggir atau diberi "mainan" baru. Jika seperti sekarang, setiap kali pula KPK akan bentrok dengan kepolisian dan kejaksaan mengingat ketiganya bermain dengan kekuatan penuh dalam suatu kolam sempit. Niscaya akan ada pihak yang terpercik muka atau bahkan terlempar ke luar kolam. Masalahnya, mungkinkah kepolisian atau kejaksaan akan dipilih sebagai pihak yang dilemahkan demi, lagi-lagi, memberi ruang bagi KPK untuk bereksperimen?
Terhadap upaya melikuidasi KPK dan membiarkan kepolisian dan kejaksaan mengambil peran besar dalam rangka perang terhadap korupsi, kelihatannya skeptisisme masih besar. Ini tentu bukan kesalahan kepolisian dan kejaksaan saja, mengingat ada banyak pihak (khususnya pemerintah dan KPK sendiri) yang tak kunjung memberdayakan kedua lembaga itu, utamanya dari sisi kewenangan dan anggaran.
Adrianus Meliala
Kriminolog FISIP UI, Komisioner Kompolnas
(ini merupakan pandangan pribadi Adrianus Meliala)
[Kolom, Majalah GATRA, Beredar Kamis, 19 Februari 2015]
Kini, terkait dengan penersangkaan Budi Gunawan yang berbuntut panjang, KPK kembali menjadi buah bibir. Langkah hukumnya ditengarai bermotif politik, yakni untuk menjegal pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Betapapun keras para Komisioner KPK menepisnya, opini tak juga bergeser. Sama dengan tak bergesernya opini negatif terhadap Bareskrim Polri yang mentersangkakan hampir semua Komisioner KPK.
Pada saat hakim sidang pra-peradilan mengabulkan hampir semua permohonan Budi Gunawan, mulai dari menyatakan tidak sah status tersangka, demikian pula menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan atas nama Budi Gunawan, maka sebetulnya terdapat makna simbolik akan eksistensi KPK.
Selain pecah telurnya apa yang diklaim sebagai 100% angka penghukuman, yang lebih dalam dari itu adalah indikasi telah gagalnya proyek bernama KPK.
Mengapa proyek KPK dikatakan gagal? Terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut:
Pertama, berkaca pada UU yang mengatur KPK, maka terdapat tujuan yang jelas dari pembuat UU pada saat itu guna memberi KPK kewenangan yang luar biasa (extraordinary power). Tujuan itu adalah agar KPK secara cepat mampu mendobrak apa yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Maka, diciptakanlah kewenangan KPK yang besar dengan proses kerja yang tanpa "gigi mundur".
Selanjutnya, pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga itu (yang oleh UU diatur dengan pendekatan jumlah kerugian negara), maka KPK melakukan supervisi dan koordinasi. Begitu seterusnya, sehingga --secara perlahan-- kepolisian dan kejaksaan naik kapasitasnya guna mampu menyidik kasus dengan jumlah kerugian negara yang besar melalui kewenangan yang tidak sebesar KPK.
Terkait dengan tujuan ini, penulis berpendapat, pemuja KPK yang paling fanatik pun akan setuju bahwa KPK gagal mencapai tujuan ini. Alih-alih memperbesar kapasitas polisi dan jaksa menangani kasus korupsi, KPK malah asyik sendiri bermain di "panggung" kawasan Kuningan. Sementara itu, kedua lembaga binaannya habis dilecehkan.
Kedua, seperti juga banyak disinyalir oleh pengamat yang masih bisa menganalisis dengan jernih, KPK gagal total menyangkut dimensi pencegahan. Kasus korupsi yang diungkap bukan hanya tak berkurang dari segi jumlah kerugian negara, melainkan juga semakin "wah" dari segi modus, motif, dan siapa yang menjadi pelakunya.
Mengenai hal ini, segera muncul kilah bahwa pencegahan korupsi bukan hanya urusan KPK. Itu benar. Seandainya juga muncul pernyataan bahwa penindakan korupsi juga bukan urusan KPK saja, maka tentu kita melihat situasi yang berimbang. Terdapat juga kemungkinan bahwa gagal totalnya dimensi pencegahan mengingat passion awak KPK memang lebih ke penindakan, yang memang marak dengan kilatan blitz dan lampu sorot kamera televisi.
Ketiga, putusan pra-peradilan dengan pemohon Budi Gunawan juga secara tidak langsung mengingatkan semua orang bahwa hukum acara yang menjadi ranah KPK ternyata bisa dipergunakan secara salah, atau lebih ironis lagi, bisa disalahgunakan.
Kewenangan yang sebenarnya antagonis dengan cara kerja sistem peradilan pidana, di mana kewenangan lidik, sidik, dan tuntut berada pada satu atap, dengan demikian, tidak selamanya lagi bisa dianggap sebagai pamungkas. Dengan kata lain, sudah seharusnyalah mulai detik ini hal itu diwaspadai sebagai jalan masuk bagi terjadinya suatu abuse of power.
Ada hal menarik saat sidang praperadilan Budi Gunawan, di mana seorang ahli yang dihadapkan KPK mengatakan bahwa lembaga itu memiliki kemampuan sebagai self-regulatory body, bahkan terhadap hal-hal yang sudah diatur oleh UU. Konteksnya adalah ketika KPK menghadirkan penyidik yang bukan berasal dari Polri, hal mana sudah ditentukan demikian oleh UU.
Menyadari itu, pantaslah Presiden Jokowi sempat menyindir bahwa jangan ada yang merasa berada di atas hukum. Jika benar sindiran tersebut ditujukan kepada KPK, itu sebenarnya merupakan respons atas interpretasi yang terlalu pede dari awak KPK perihal kewenangannya.
Keempat, jika dikaitkan dengan kinerja penindakan, sebenarnya KPK tidak hebat-hebat amat. Apalagi jika dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan, yang mengalami situasi "dilepas kepalanya dipegang ekornya". Ada studi yang memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan laporan yang masuk, kasus yang bisa diselesaikan oleh penyidik KPK dikaitkan dengan kewenangan yang besar dan anggaran unlimited, sebenarnya masih kalah dibanding kinerja penyidik Polri.
Jika kasus yang dimulai dengan operasi tangkap tangan (OTT) juga dimasukkan sebagai kinerja, lebih sedikit lagi kasus yang dikonstruksikan oleh warga KPK sendiri. Hal ini mengingat, untuk melakukan OTT hampir selalu mengandalkan informasi masyarakat ataupun mengandalkan kegiatan penyadapan yang, sekali lagi, sulit dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
Untuk diketahui, pernah ada komisioner KPK yang membanggakan hasil evaluasi lembaga independen dari luar negeri menyangkut keterjaminan mutu dan kinerja KPK yang memperoleh nilai excellent. Penulis berpendapat, alangkah baiknya jika profil kinerja yang baik itu juga ditularkan kepada dua lembaga binaannya, demikian juga kepada lembaga penegak hukum yang lain, dan bukan menjadi sesuatu yang self-acclamation.
Kelima, pola kerja KPK yang selalu mengikutsertakan publik, termasuk pula emosi publik, kini juga amat perlu dikritisi. Sebagaimana lazimnya publik tidak terlalu mudah menerima informasi yang kompleks dan bersifat paradoksal, maka itulah yang tampaknya dieksploitasi benar oleh KPK. Tentu saja, itu ada kaitannya pula dengan publik Indonesia yang geregetan melihat praktek korupsi yang tak habis-habisnya.
Publik yang fanatik itulah yang selalu menjadi "benteng" KPK setiap kali ada keinginan melakukan koreksi atau revisi, antara lain dengan melemparkan isu pelemahan KPK. Isu lain: Save KPK! Publik yang sama pula yang menjadi pendukung habis-habisan saat dimunculkan ide seperti imunitas hukum bagi komisioner KPK.
Apabila ada kesalahan hukum yang diperbuat oleh KPK, baik yang bersifat formal maupun material, dan kebetulan diangkat oleh seorang pengamat misalnya, bukan tak mungkin pengamat itu yang dihujat dan memperoleh label "anti-KPK". Ini juga menjadi risiko penulis saat mempersiapkan tulisan ini.
Singkat kata, amat boleh jadi, itu semua akan menimbulkan terjadinya kecenderungan corrupt power will corrupt absolutely.
Itulah lima hal yang menjadi argumen penulis saat menyatakan bahwa proyek KPK kini telah gagal. Dalam kaitan itu, seyogianya pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla menempuh strategi baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah strategi itu?
Benarkah kita masih ingin mempertahankan proyek lama yang compang-camping seperti KPK? Ataukah pemerintah tetap mempertahankan lembaga KPK namun melakukan revitalisasi yang signifikan? Opsi yang lain, mungkinkah kepolisian dan kejaksaan bekerja seperti KPK saat lembaga anti-rasuah itu tidak ada lagi?
Terhadap upaya mempertahankan KPK, kelihatannya arah pemerintah amat jelas, yakni ingin segera mengganti komisioner yang ada sekarang dengan orang-orang baru. Diharapkan, tentunya, mereka sama saja kritisnya namun mau bekerja dalam irama yang sama dengan pemerintah. Tidak seperti sekarang, di mana KPK lebih dilihat sebagai momok yang tidak dimengerti, bahkan ditakuti, oleh banyak pihak di dalam pemerintahan sendiri.
Terhadap upaya merevitalisasi KPK, prosesnya harus dimulai dari adanya lembaga yang dilemahkan, disuruh minggir atau diberi "mainan" baru. Jika seperti sekarang, setiap kali pula KPK akan bentrok dengan kepolisian dan kejaksaan mengingat ketiganya bermain dengan kekuatan penuh dalam suatu kolam sempit. Niscaya akan ada pihak yang terpercik muka atau bahkan terlempar ke luar kolam. Masalahnya, mungkinkah kepolisian atau kejaksaan akan dipilih sebagai pihak yang dilemahkan demi, lagi-lagi, memberi ruang bagi KPK untuk bereksperimen?
Terhadap upaya melikuidasi KPK dan membiarkan kepolisian dan kejaksaan mengambil peran besar dalam rangka perang terhadap korupsi, kelihatannya skeptisisme masih besar. Ini tentu bukan kesalahan kepolisian dan kejaksaan saja, mengingat ada banyak pihak (khususnya pemerintah dan KPK sendiri) yang tak kunjung memberdayakan kedua lembaga itu, utamanya dari sisi kewenangan dan anggaran.
Adrianus Meliala
Kriminolog FISIP UI, Komisioner Kompolnas
(ini merupakan pandangan pribadi Adrianus Meliala)
[Kolom, Majalah GATRA, Beredar Kamis, 19 Februari 2015]
Selasa, 17 Februari 2015
Senin, 09 Februari 2015
Lupa membawa payung
Mungkin sudah bukan urusan telat atau tidak lagi, karena bisa sampai kantor saja sudah merupakan prestasi.
Itulah yang terjadi hari ini, ketika banjir kembali melanda ibukota.
Itulah yang terjadi hari ini, ketika banjir kembali melanda ibukota.
Selasa, 27 Januari 2015
Jumat, 23 Januari 2015
Kamis, 08 Januari 2015
Rabu, 07 Januari 2015
Benar pasti tidak salah
Teori relativitas mengacaukan pola pikir dan akhirnya membingungkan para penyerunya sendiri.
Selasa, 06 Januari 2015
mereka adalah gay ice gay
"A soulmate is someone who knows where you went when you were last seen wandering aimlessly."
... adalah mereka yang tidak melihat kita sombong ketika kita cerita tentang keberhasilan, dan yang tidak pernah merasa keberatan jika kita cerita tentang kegagalan
... adalah mereka yang tidak melihat kita sombong ketika kita cerita tentang keberhasilan, dan yang tidak pernah merasa keberatan jika kita cerita tentang kegagalan
A promise is a promise
Promises are like babies: easy to make, hard to deliver. ~Author Unknown
We promise according to our hopes, and perform according to our fears. ~François VI de la Rochefoucault
The best way to keep one's word is not to give it. ~Napoleon Bonaparte
All promise outruns performance. ~Ralph Waldo Emerson
Promises are like crying babies in a theater, they should be carried out at once. ~Norman Vincent Peale
Eggs and oaths are easily broken. ~Danish Proverb
Nothing weights lighter than a promise. ~German Proverb
Losers make promises they often break. Winners make commitments they always keep. ~Denis Waitley
For every promise, there is price to pay. ~Jim Rohn
Promises are like the full moon, if they are not kept at once they diminish day by day. ~German Proverb
One must have a good memory to be able to keep the promises that one makes. ~Friedrich Nietzsche
Some persons make promises for the pleasure of breaking them. ~William Hazlitt
Hypocrisy can afford to be magnificent in its promises, for never intending to go beyond promise, it costs nothing. ~Edmund Burke
Vote for the man who promises least; he'll be the least disappointing. ~Bernard M. Baruch
Promises make debt, and debt makes promises. ~Dutch Proverb
A promise is a comfort for a fool. ~Proverb
When a man repeats a promise again and again, he means to fail you. ~Proverb
A promise is a cloud; fulfillment is rain. ~Arabian Proverb
I thought he was a young man of promise; but it appears he was a young man of promises. ~Author Unknown
It is useless to hold a person to anything he says while he is in love, drunk, or running for office. ~Shirley MacLaine
Promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise. ~Author Unknown
Life didn't promise to be wonderful. ~Teddy Pendergrass
In the midst of great joy, do not promise anyone anything. In the midst of great anger, do not answer anyone's letter. ~Chinese Proverb
Those that are most slow in making a promise are the most faithful in the performance of it. ~Jean Jacques Rousseau
Each morning I gaze at the eastern horizon, and if the sun keeps its promise, I keep mine. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com
The very first law in advertising is to avoid the concrete promise and cultivate the delightfully vague. ~Bill Cosby
Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers. ~Nikita Khrushchev
Promise, large promise, is the soul of an advertisement. ~Samuel Johnson
We promise according to our hopes, and perform according to our fears. ~François VI de la Rochefoucault
The best way to keep one's word is not to give it. ~Napoleon Bonaparte
All promise outruns performance. ~Ralph Waldo Emerson
Promises are like crying babies in a theater, they should be carried out at once. ~Norman Vincent Peale
Eggs and oaths are easily broken. ~Danish Proverb
Nothing weights lighter than a promise. ~German Proverb
Losers make promises they often break. Winners make commitments they always keep. ~Denis Waitley
For every promise, there is price to pay. ~Jim Rohn
Promises are like the full moon, if they are not kept at once they diminish day by day. ~German Proverb
One must have a good memory to be able to keep the promises that one makes. ~Friedrich Nietzsche
Some persons make promises for the pleasure of breaking them. ~William Hazlitt
Hypocrisy can afford to be magnificent in its promises, for never intending to go beyond promise, it costs nothing. ~Edmund Burke
Vote for the man who promises least; he'll be the least disappointing. ~Bernard M. Baruch
Promises make debt, and debt makes promises. ~Dutch Proverb
A promise is a comfort for a fool. ~Proverb
When a man repeats a promise again and again, he means to fail you. ~Proverb
A promise is a cloud; fulfillment is rain. ~Arabian Proverb
I thought he was a young man of promise; but it appears he was a young man of promises. ~Author Unknown
It is useless to hold a person to anything he says while he is in love, drunk, or running for office. ~Shirley MacLaine
Promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise. ~Author Unknown
Life didn't promise to be wonderful. ~Teddy Pendergrass
In the midst of great joy, do not promise anyone anything. In the midst of great anger, do not answer anyone's letter. ~Chinese Proverb
Those that are most slow in making a promise are the most faithful in the performance of it. ~Jean Jacques Rousseau
Each morning I gaze at the eastern horizon, and if the sun keeps its promise, I keep mine. ~Robert Brault, rbrault.blogspot.com
The very first law in advertising is to avoid the concrete promise and cultivate the delightfully vague. ~Bill Cosby
Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers. ~Nikita Khrushchev
Promise, large promise, is the soul of an advertisement. ~Samuel Johnson
Senin, 05 Januari 2015
Jumat, 19 Desember 2014
Kepahlawanan yang merepotkan
Saya tahu kalau berbuat baik itu seringkali tidak mudah. Namun kalau berbuat baik tapi justru merepotkan, ini sebuah pelajaran baru bagi saya.
Sore ini, saya memanfaatkan transportasi umum ibukota. Sebuah transportasi yang sangat menjanjikan jika dan hanya jika manajemennya profesional. Tapi saya tidak mau membahas transjakarta yang sering menjengkelkan, namun sekaligus dirindukan. Saya berdiri di antrian depan namun bukan yang paling depan.
Sekitar beberapa lama menunggu, Transjakarta datang. Penjaga halte menginstruksikan untuk mendahulukan penumpang yang keluar. Semua penumpang sepertinya sudah keluar, tapi antrian masih belum diperbolehkan masuk. Lalu terlihat petugas mengangkat keluar sebuah kursi roda, dan seorang wanita sedang digendong atau lebih tepatnya diangkat oleh beberapa orang. Salah satu yang mengangkat rupanya seorang wanita. Ia terlihat sangat agresif.
Hanya beberapa orang saja yang terlihat sibuk. Yang satu sibuk memposisikan kursi roda, yang satu sibuk berusaha mengangkat si wanita yang kelihatannya cukup berat. Saya lihat tidak ada koordinasi di antara yang mengatur kursi roda dan yang mengangkat wanita itu sehingga berulang kali wanita itu malah terperosok ke lantai halte. Yang berusaha mengangkat wanita itu adalah wanita yang agresif tadi. Ia terlihat kerepotan dan kelelahan namun terus melingkarkan tangannya untuk mengangkat wanita ini.
Penumpang masih belum bisa masuk karena terhalang oleh kursi roda dan aksi mengangkat wanita. Saya akhirnya menerobos antrian agar bisa membantu mereka.
"Biar saya saja yang angkat mbak. Tolong kursi rodanya sedikit didekatkan."
Wanita yang agresif ini menjauh. Lalu saya angkat wanita ini. Cukup berat bagi saya yang tidak pernah berolah raga mengangkat beban. Lalu wanita yang agresif tadi masuk kembali ke transjakarta tanpa basa basi. Loh! Berarti ia hanya penumpang yang berusaha membantu, bukan teman apalagi saudara. Kemudian antrian akhirnya bisa masuk setelah beberapa lama menunggu aksi kepahlawanan tadi.
Saya pikir tadi adalah aksi kepahlawanan yang tidak mengukur kemampuan diri. Alangkah lebih bijak jika wanita agresif tadi meminta seseorang yang lebih kuat untuk mengangkat wanita itu dari awal. Atau mungkin saja ia sudah meminta namun tidak ada yang bersedia? Ah Indonesia tidak seburuk itu saya pikir. Tapi kalau banyak yang kurang respon mungkin saja. Namun ketidakresponan itu bisa dikalahkan dengan meminta tolong.
Memang ada beberapa kejanggalan di sini. Namun dari banyak kejanggalan, saya melihat sebuah pelajaran. Bahwa kita harus bisa mengukur kemampuan diri. Tidak berusaha menjadi the only man on the show namun justru merepotkan yang lain.
Sore ini, saya memanfaatkan transportasi umum ibukota. Sebuah transportasi yang sangat menjanjikan jika dan hanya jika manajemennya profesional. Tapi saya tidak mau membahas transjakarta yang sering menjengkelkan, namun sekaligus dirindukan. Saya berdiri di antrian depan namun bukan yang paling depan.
Sekitar beberapa lama menunggu, Transjakarta datang. Penjaga halte menginstruksikan untuk mendahulukan penumpang yang keluar. Semua penumpang sepertinya sudah keluar, tapi antrian masih belum diperbolehkan masuk. Lalu terlihat petugas mengangkat keluar sebuah kursi roda, dan seorang wanita sedang digendong atau lebih tepatnya diangkat oleh beberapa orang. Salah satu yang mengangkat rupanya seorang wanita. Ia terlihat sangat agresif.
Hanya beberapa orang saja yang terlihat sibuk. Yang satu sibuk memposisikan kursi roda, yang satu sibuk berusaha mengangkat si wanita yang kelihatannya cukup berat. Saya lihat tidak ada koordinasi di antara yang mengatur kursi roda dan yang mengangkat wanita itu sehingga berulang kali wanita itu malah terperosok ke lantai halte. Yang berusaha mengangkat wanita itu adalah wanita yang agresif tadi. Ia terlihat kerepotan dan kelelahan namun terus melingkarkan tangannya untuk mengangkat wanita ini.
Penumpang masih belum bisa masuk karena terhalang oleh kursi roda dan aksi mengangkat wanita. Saya akhirnya menerobos antrian agar bisa membantu mereka.
"Biar saya saja yang angkat mbak. Tolong kursi rodanya sedikit didekatkan."
Wanita yang agresif ini menjauh. Lalu saya angkat wanita ini. Cukup berat bagi saya yang tidak pernah berolah raga mengangkat beban. Lalu wanita yang agresif tadi masuk kembali ke transjakarta tanpa basa basi. Loh! Berarti ia hanya penumpang yang berusaha membantu, bukan teman apalagi saudara. Kemudian antrian akhirnya bisa masuk setelah beberapa lama menunggu aksi kepahlawanan tadi.
Saya pikir tadi adalah aksi kepahlawanan yang tidak mengukur kemampuan diri. Alangkah lebih bijak jika wanita agresif tadi meminta seseorang yang lebih kuat untuk mengangkat wanita itu dari awal. Atau mungkin saja ia sudah meminta namun tidak ada yang bersedia? Ah Indonesia tidak seburuk itu saya pikir. Tapi kalau banyak yang kurang respon mungkin saja. Namun ketidakresponan itu bisa dikalahkan dengan meminta tolong.
Memang ada beberapa kejanggalan di sini. Namun dari banyak kejanggalan, saya melihat sebuah pelajaran. Bahwa kita harus bisa mengukur kemampuan diri. Tidak berusaha menjadi the only man on the show namun justru merepotkan yang lain.
Kamis, 18 Desember 2014
Fact and opinion
Some writers don't always convey their message directly. This makes readers difficult
to figure out what they are really trying
to say. It is moreover also difficult for the readers to distinguish between fact and
opinion. Because these two may appear close together, even in
the same sentence, readers need to carefully or even meticulously identify them.
To make it easy, the key difference between facts and opinions is that facts can be verified,
or checked for accuracy. While, opinions cannot be
checked for accuracy. Opinions are what someone
personally thinks or feels about an issue
Facts are objective. They can be found in
official and legal records, and in the physical sciences. Objective facts are what researchers
seek in laboratories or through controlled studies. Facts usually
contains precise numbers.
Opinions are based on subjective judgment and personal values. An opinion is a result of thinking that involves abstract
concepts and different moral basic. We may find experts who have studied the same issue carefully and provide very different opinions in the end. That's why opinions are often disputed.
Although opinions cannot be verified for accuracy, writers
should back their opinions with evidence, facts, and
reason to support them and convinces the
reader that it is a valid opinion. A valid opinion is one which is solid and
persuasive, and one in which the writer cites other respected
authorities who are in agreement.
Some opinions obviously deserve more attention than others do. When experts discuss something related to their field, their opinions are more informed and therefore more reliable than the opinions of people who know little about it.
Some opinions obviously deserve more attention than others do. When experts discuss something related to their field, their opinions are more informed and therefore more reliable than the opinions of people who know little about it.
Be an alert and critical reader. Understand the differences between facts and
opinions. Interpret and apply both into your critical thinking.
Kamis, 11 Desember 2014
A collection of poems
Salah satu film indonesia yang cukup fenomenal adalah AADC yang tayang di bioskop sekitar tahun 2001-2002. Pada saat itu, tiba-tiba banyak remaja berduyun-duyun menjadi pujangga dadakan, termasuk saya di dalamnya. Mereka dan saya terinspirasi dari film ini yang berhasil mengeluarkan puisi dari lemari perpustakaan yang tak tersentuh ke atas panggung anak muda yang penuh sorot cahaya.
Ada beberapa puisi dari film AADC yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan saya pikir cukup menarik untuk ditampilkan di sini:
Ada beberapa puisi dari film AADC yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan saya pikir cukup menarik untuk ditampilkan di sini:
What's up with Love?
A woman comes in the name of love
A mother leaves because of love
Suffused with an orange poison
your face is like moon sound asleep in your heart
Walled in by darkness and cold
What is the matter of them?
Leaving one's heart to be scorned
And for once I witness heaven's work
Through the eyes of Eve
What's wrong with love?
And I will surely return when the moon is full
To ask again of her love
Not for her, not for everyone
But for myself, because I want you
And that is all
About Someone
I run to the forest then I sing
I run to the beach and shout out loud
It is so quiet
I hate being quiet and alone
I want to be noisy
I want to be at market
I'm bored with being tired
I want to get rid of you, darkness
I feel covered with soot if I'm alone
Just break the glass to make a noise
Let them howl, until there is a tumult
I can see an angel weaving a striped spider's web on the wall of a white palace
Why not just swing the bell, until it winces
Or should I run to the forest, turn to the beach
Aku Ingin Bersamanya Selamanya (Puisi)
Aku Ingin Bersamanya Selamanya
Ketika tunas ini tumbuh, serupa tubuh yang mengakar
Setiap napas yang terhembus adalah kata
Angan, debur dan emosi bersatu dalam jubah terpautan
Tangan kita terikat, lidah kita menyatu
Maka setiap apa terucap adalah sabda pendita ratu
Ah, di luar itu pasir, di luar itu debu
Hanya angin meniup saja, lalu hilang terbang tak ada
Tapi kita tetap menari, menari cuma kita yang tahu
Jiwa ini tandu, maka duduk saja
Maka akan kita bawa semua
Karena kita adalah satu
AADC. 2002
English version
AADC. 2002
English version
I Want to be Together Forever
When this bud grows, like a body taking roots
Each breath taken is a word
Imaginings, sounds, emotions mingle together weaving one robe around us
our hands join, our lips form in unision
Every word we say is the command of the high priestess
The rest is sand, the rest is dust
Only the wind blows, then swirls and disappears
But we still dance, a dance that only we know
Our souls are like palanquin, so just take a seat
And we will take all
Because we are one
Senin, 08 Desember 2014
Sedikit info tentang emas
Berikut ini adalah kadar kemurnian emas menurut standar umum yang berlaku di dunia yang perlu saya ketahui:
Emas 24 karat adalah emas murni (99.99%)
Emas 22 karat memiliki komposisi 91.7% emas, dicampur bahan lain 8.3% (biasanya perak)
Emas 20 karat memiliki kompoisis 83.3% emas
Emas 18 karat memiliki komposisi 75% emas
Untuk mempermudah, sudah tersedia tetapan untuk menentukan karat berdasar kadarnya. Menurut SNI (Standart Nasional Indonesia) - No : SNI 13-3487-2005 standard karat sbb: Karat Kadar emas
- 24 K = 99,00 - 99,99%
- 23 K = 94,80 - 98,89%
- 22 K = 90,60 - 94,79%
- 21 K = 86,50 - 90,59%
- 20 K = 82,30 - 86,49%
- 19 K = 78,20 - 82,29%
- 18 K = 75,40 - 78,19%
Jika mau harga emas terkini, bisa kunjungi http://odnv.co.id/harga-hari-ini-buyback
Senin, 24 November 2014
Campaign Promises
Promises made during presidential candidate's campaign should practically be the same as proposals. I could see obviously that campaigning for president is essentially a marketing
process, in which candidates sell themselves as products, differentiate
themselves from the other products, attempt to take the other products in a lower position, and make proposals on how they will perform
if they get the job. This is why campaign promises are such an important part
of the election process, especially if they revolve around issues that have become problematic or create emotional interest. Most often, these issues involve money.
"Campaign promises may change but their purpose is always the same, that is to win the minds of voters."
It's interesting to see how history is likely to repeat
itself and at the same time is easily forgotten. With good intentions, presidential
candidates stage their platforms with campaign promises designed to influence
voters' opinions and then win their heart. In fact, voters do not realize that
some of the promises are difficult to quantify and unaccountable. In an ideal
world, each campaign promise would be presented with the complete story, but
the political process doesn't seem to endorse that concept. Voters miss this thing.
Unfortunately, this happens again and again.
Jumat, 21 November 2014
Neraca minyak yang sederhana
Nah, kali ini saya mau belajar tentang hitung-hitungan neraca minyak. Yang saya tahu dari hasil googling dan diskusi warung soto surabaya, ternyata minyak mentah itu tidak dihitung dengan gayung apalagi ember. Karena ember tiap rumah bisa berbeda. Bahkan meski di rumah yang sama, ember di kamar mandi depan pun bisa berbeda ukuran dengan yang ada di kamar mandi belakang. Sepertinya ada kesepakatan bahwa minyak mentah itu harus dihitung dengan barrel. Gampangnya, 1 Barrel = 1 drum. Untuk minyak mentah = 158,9873 liter.
Minyak mentah setelah diolah menjadi banyak sekali produk, antara
lain: gas, avtur, minyak tanah, bensin, solar, asphalt, dan masih banyak lagi. Dari 1 barrel minyak mentah, kurang dari 50% yang akan menjadi minyak mateng alias bensin. Ya kurang lebih 75 liter bensin. Lalu diolah lagi di pengilangan minyak yang menyebabkan nilai oktannya berbeda. Ini yang membedakan premium dan pertamax.
Nah, sebenarnya saya agak bingung ketika terjadi kontroversi kenaikan harga bensin atau solar. Hitung-hitungannya kelihatan rumit banget. Yang satu bilang ABCD, yang satu bilang BCFG. Cuman ketemu di huruf B dan C. Tapi tidak clear di awal dan di akhir si minyak itu. Mentahnya Indonesia punya berapa, dan matengnya punya berapa; ini yang sering diburamkan oleh para elit itu.
Tapi dari semua kerumitan ini, mungkin hanya abang tukang soto surabaya ini yang tidak ikut rumit. Dia cuma menaikan harga dari Rp 8000 menjadi Rp 10.000. Alasannya sederhana dan jauh dari kerumitan, yaitu daging dan bumbu-bumbu naik. Dan dari harga yang naik ini, saya tinggal mengurangi kerupuk yang biasa saya beli sebagai teman si soto supaya pengeluaran saya tetap seperti ketika harga bensin belum naik. Sederhana dan jauh dari kerumitan. Ya semoga para elit itu hidupnya tidak serumit hitung-hitungan mereka.
Langganan:
Postingan (Atom)